Rencana pemberian bintang kehormatan kepada dua politisi, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, oleh Presiden Joko Widodo menyita perhatian besar dari publik. Sebab, keduanya selama ini dikenal sebagai pengkritik kebijakan pemerintahan Jokowi.

Publik pun terbelah dan bertanya-tanya. Tak salah itu, pemerintah memberikan bintang tanda jasa kepada orang yang selama ini selalu berseberangan terhadap pemerintahan mengenai banyak hal. Seolah-olah pemerintahan di bawah nahkoda Jokowi ini tak ada benernya, sehingga harus selalu dinyinyiri," kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/8).

Karena, biasanya tanda kehormatan merupakan penghargaan negara yang diberikan oleh Presiden kepada seseorang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi atas darmabakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap bangsa dan negara.

"Terlalu! Meminjam kata-kata yang sering diucapkan oleh Rhoma Irama. Jika figur publik, tokoh atau elite politik saja demikian, apalagi masyarakat biasa. Figur publik seharusnya menjadi contoh dan panutan bagi masyarakat tentang bagaimana hidup yang baik dan benar sesuai adab ketimuran. Lantas pertanyaannya, hal apa yang patut ditiru dari kedua elite politik itu? Pemerintah suruh rakyat ramai-ramai mencontoh apa yang mereka lakukan selama ini, agar diberikan bintang tanda jasa," ujar aktivis organisasi kepemudaan itu.

Silaen seperti melihat Indonesia sedang sakit vertigo dan halusinasi. Dia mengaku sulit memahami apa kriteria penilaian di dalam memberikan penghargaan tersebut.

Pemerintah, menurut Silaen, justru mengajarkan inkonsistensi, ketidakbaikan sikap atau perilaku kepada rakyat Indonesia. Pemerintah mempertontonkan sikap dan perbuatan yang tak pantas untuk ditiru karena sudah menyimpang dari keadaban publik saat tokoh antogonis yang selama ini dicap pembuat 'onar' mendapat bintang tanda jasa.

"Ada apa dengan pemimpin negeri ini? Jika pembuat 'gaduh' diberikan gelar kehormatan bintang tanda jasa. Apa yang mereka sudah perbuat untuk rakyat, agar dapat ditiru dan ikuti yang akan membuat bangsa ini maju?" tegas Silaen.

Sehingga hal ini justru akan mendorong masyarakat ikut menjadi pembuat 'onar' agar mendapatkan bintang tanda jasa. Seperti yang diberikan kepada kedua sosok yang selama ini dalam pandangan publik merupakan tokoh politik kontroversial.

"Demokrasi sih demokrasi. Tapi apa iya, sudah patut atau layak pemimpin negara ini memberi gelar bintang tanda jasa yang demikian," imbuhnya.

Menurut Silaen, masih banyak sosok yang menjadi inspirator yang layak dan wajar untuk diberikan bintang tanda jasa karena sudah berkontribusi konkret dan nyata bagi kemajuan dan kemaslahatan bangsa ini.

Pemberian penghargaan ini seperti menunjukkan pemerintah malas mencari sosok-sosok baru dari 260-an juta rakyat Indonesia yang tepat dan layak diberikan gelar bintang tanda jasa.

"Apa sih yang patut dibanggakan dari dua sosok kontroversial dan cenderung 'konyol' itu? Apa yang hendak ditiru atau diteladani dari kedua sosok itu. Apakah pemerintah maunya rakyat berduyun-duyun meniru perilaku dan caranya supaya diimingi gelar bintang tanda jasa?" tutur alumnus Lemhanas Pemuda I 2009 itu. 

"Kacau bener negeriku ini! Siapa yang memberi masukan kepada Presiden Republik Indonesia, sehingga dua sosok yang selama ini sering memantik sikap-sikap tak terpuji dari elite yang seharusnya menjadi suritauladan bagi semua orang dan kelompok tanpa sikap diskriminasi," tambahnya.

Silaen pun mempertanyakan apakah memang sudah tak ada lagi tokoh atau sosok panutan semua golongan, hingga pilihan jatuh kepada dua nama yang sangat identik dengan kegaduhan itu. Negara ini, ucap Silaen, seperti masuk kepada sikap ambivalen akut. Di satu sisi ingin rakyatnya baik dan santun. Di sisi lain inginkan rakyat jadi pembuat gaduh.

"Apa tujuannya pemberian gelar bintang tanda jasa itu? Apa ada muatan politisnya? Agar mereka berdua mau jadi pendukung pemerintah?" tanya Silaen.

Ditambahkannya, obral gelar tanda jasa akan menyuburkan manusia jadi hipokrit. Miskin aksi atau perbuatan. Patut dicurigai, pemerintah saat ini punya kecenderungan pikiran dan tindakan inkonsistensi dan koruptif.

Ini hanya dugaan. Mungkinkah ada agenda tersembunyi pemerintah dengan menghalalkan semua cara untuk membungkam elite-elite atau tokoh-tokoh yang berseberangan dengan cara-cara yang instan dan murahan? Siapa yang bertanggung jawab?" tandas Silaen.(rmol)

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya