Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera juga heran kenapa potongan-potongan supergrharic di simbol HUT ke-75 Republik Indonesia terlihat seperti bentuk salib.

Dia juga tidak paham dengan penjelasan Sekretaris Utama Kementerian Sekretariat Negara (kemensetneg) yang menyatakan potongan-potongan dikatakan merepresentasikan komitmen dan nilai luhur pancasila.

"Saya tidak paham kalau itu dikaitkan dengan Pancasila ya. Jangan salah kaprah nih," kata Kapitra saat berbincang dengan jpnn.com, Kamis (13/8).

Bicara persamaan dan keadilan, dia menilai penggunaan logo itu tidak pas dipakai secara nasional apalagi di negara berpenduduk mayoritas Islam. 

"Saya yakin tidak ada maksud untuk menjadikan simbol-simbol Nasrani, salib, menjadi logo kemerdekaan. Tetapi orang kan bisa melihat. Secara kasat mata orang melihat ada kemiripan itu dengan salib," jelasnya.

Untuk itu, kata mantan pengacara Habib Rizieq Shihab ini, pemerintah seharusnya berhati-hati dan bisa menjaga perasaan mayoritas. Sebab, simbol-simbol semacam itu menurutnya hal yang sensitif.

"Kalau itu dibikin di Manado mungkin enggak ada yang protes. Atau itu dibikin di Papua, NTT, mungkin tidak ada yang protes. Tapi karena dibikin untuk nasional tentu ada reaksi," ucap Kapitra.

Politikus yang berlatar belakang pengacara ini menilai seharusnya potongan-potongan supergraphic tersebut dibuat seimbang antara sisi atas, bawah, kiri dan kanan. Atau dibuat bentuk lain. 

"Ini kan sebenarnya tidak ada kaitan dengan simbol agama. Jadi kenapa tidak dibuat sama besar sisi atas, bawah, kiri dan kanannya. Karena yang bawah panjang, itu menjadi tafsir macam-macam oleh yang melihat," katanya.

Seharusnya sejak awal pemerintah bertindak dengan kehati-hatian. Apalagi kondisi masyarakat saat ini sangat sensitif dan terpolarisasi sehingga rentan menimbulkan reaksi.

"Coba dibagi seimbang saja (susunannya), kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak model lain? Bulat kek. Jadi tidak ada salahnya kalau ada sekelompok orang menafsirkan itu bagian dari salah satu simbol agama lain," tegas politikus kelahiran Padang, Sumatera Barat ini.

Karena sudah menjadi kontroversi dan dikhawatirkan bisa menimbulkan persoalan baru lagi, maka dia menyarankan supaya Kemensetneg merevisi bentuk logo tersebut.

"Revisi dong supaya tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan baru. Disamakan saja besarnya (logo). Atas, bawah, kiri, kanan. Kondisi sekarang kita harus meminimalisir konflik, polemik dan kegaduhan. Saya minta direvisi saja supaya perdebatannya mengerucut," tandasnya.(*)

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya