Pilkada Serentak 2020 terus menuai polemik. Mulai dari kekhawatiran hajatan ini akan berubah menjadi klaster baru virus corona hingga pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan lebih baik.

Salah satu kritik tentang anggaran pilkada disampaikan oleh tokoh nasional DR. Rizal Ramli. Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu mencatat anggaran Pilkada 2020 menyentuh angka Rp 15 triliun.

Bahkan kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan dana Rp 4,7 triliun.

“Total nyaris Rp 20 triliun. Sementara manfaatnya nyaris tidak ada,” tegasnya pria yang akrab disapa RR itu dalam akun Twitter pribadi, Kamis (13/8).

Pernyataan Rizal Ramli bahwa manfaat nyaris tidak ada itu didasarkan karena sebagian besar gelaran pilkada tahun ini hanya akan meneruskan tradisi oligarki dan KKN.

Peluang calon penantang atau di luar dinasti yang berkuasa memang cukup sulit dalam berlaga di masa pandemik. Bantuan-bantuan corona berpeluang dijadikan alat untuk kampanye para petahana.

Di satu sisi, oligarki juga sudah tampak ketara. Yang paling ramai adalah pencalonan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka di Pilkada Solo dan sang menantu, Bobby Nasution di Pilkada Medan.

Di Solo, Gibran bahkan berpotensi melawan kotak kosong karena semua kursi di DPRD mulai diborong.

“Jadi hanya teruskan tradisi oligarki & KKN. ++resiko corona,” sambung mantan Menko Kemaritiman itu.

Padahal, kata Rizal Ramli, dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk menunjang pendidikan rakyat kurang mampu di tengah pandemik. Di mana masalah gawai dan kuota internet siswa dikeluhkan orang tua murid yang tengah terdampak ekonomi akibat corona.

“Lebih baik Rp 20 T itu untuk beli 30 Juta HP, pasang wifi di 1 juta titik, pulsa gratis untuk anak tidak mampu. Ya?” tutupnya. (*)

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya