Pembangunan Pangkalan Militer China di RI Bertentangan dengan Politik Bebas Aktif


Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menanggapi rencana China membangun pangkalan militer di wilayah Indonesia. 

Anggota Fraksi PDI Perjuangan ini menilai ada beberapa hal yang harus dipahami.

"Pertama, pemberitaan tersebut sebagian besar didasarkan pada Dokumen Laporan Tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) kepada Kongres pada 2 September 2020," tutur Hasanuddin, Rabu (2/9).

Berdasarkan dokumen tersebut, kata Hasanuddin, pada halaman 198-199 tercantum analisa Pentagon bahwa PLA (Militer China) mempertimbangkan untuk membangun fasilitas dukungan logistik untuk PLA di beberapa negara seperti di Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia Pakistan, Sri Lanka, United Arab Emirates, Kenya, Sisilia, Tanzania, Angola, dan Tajikistan. 

"Kemungkinan ini merujuk pada adanya pangkalan logistik PLA di Djibouti yang diresmikan pada tahun 2017 dan dioperasikan angkatan laut PLA," ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Cina sendiri mengklaim bahwa pangkalan di Djibouti tersebut dibuat untuk mendukung misi perdamaian PBB di Afrika. 

Kemudian, lanjut Hasanuddin, mengenai potensi pembangunan fasilitas logistik militer PLA di Indonesia, hal itu mungkin  saja terjadi.

Tapi, imbuh dia, perlu digarisbawahi bahwa hal tersebut berlawanan dengan prinsip utama politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia sejak dahulu. 

"Pendirian pangkalan militer negara asing dengan negara lain hanya mungkin dilakukan dengan kerjasama aliansi pertahanan penuh. Meskipun demikian, sistem aliansi pertahanan tersebut tidak dimungkinkan dalam konteks politik luar negeri bebas aktif kita," tandasnya. 

Sebelumnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa militer China berusaha membangun jaringan logistik yang mencakup sebagian besar wilayah Samudra Hindia.

Pentagon membeberkan data ini dalam laporan tahunan kepada Kongres AS yang berisi peta kekuatan militer China.

Laporan setebal 200 halaman berjudul “Perkembangan Militer dan Keamanan Republik Rakyat China 2020” itu menjelaskan kemungkinan China menjadikan Myanmar, Thailand, Singapura, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan negara-negara lain di Afrika dan Asia Tengah sebagai lokasi fasilitas logistik militer. []

Belum ada Komentar untuk "Pembangunan Pangkalan Militer China di RI Bertentangan dengan Politik Bebas Aktif"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel