Ada dugaan muatan politik dalam pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan oleh aparat kepolisian buntut acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar di kediaman Habib Rizieq Shihab (HRS).

Pemanggilan Anies Baswedan dengan dalih klarifikasi pelanggaran UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam acara maulid nabi dan pernikahan anak Habib Rizieq Shihab itu pun dinilai janggal.

"Padahal Pak Gubernur Anies tidak hadir dalam acara tersebut,” kata Sekjen organisasi masyarakat Abdi Rakyat, M Setio Ajiono kepada wartawan, Selasa (17/11).

Aji mengatakan, jika kepolisian mau adil dan tidak tebang pilih dalam penegakan protokol kesehatan, seharusnya Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat ikut dipanggil.

"Karena wlayah Banten dan Jawa Barat menjadi tempat penyambutan kedatangan HRS di bandara dan saat peringatan Maulid Nabi SAW di Megamendung, Jawa Barat," kata Aji.

Dia juga mengatakan, seharusnya kepolisian juga memanggil dan mengklarifikasi gubernur atau mencopot Kapolda saat terjadi perhelatan proses kampanye dalam Pilkada Serentak 2020.

"Sekarang masih berlangsung proses kampanye Pilkada yang jelas-jelas terjadi kerumunan massa. Contoh yang terjadi di beberapa tempat yaitu di Solo, Medan, Surabaya dan daerah lain. Tapi ini kan tidak dilakukan oleh kepolisian," tegas dia.

Pada dasarnya, lanjut Aji, Gubernur Anies melalui Walikota Jakarta Pusat sudah melakukan langkah proaktif dengan memberikan surat imbauan dan denda yang diterapkan oleh Walikota Jakarta Pusat.

Namun melihat peristiwa yang terjadi, Aji menilai pemanggilan Gubernur DKI Jakarta terkesan bermotif politik daripada menegakkan aturan terkait protokol kesehatan di Jakarta.

"Ada yang mau dikorbankan dalam kejadian ini. Seharusnya dari awal pihak kepolisian proaktif, tegas melarang proses penjemputan hingga terjadi kerumunan massa di beberapa acara yang dihadiri oleh HRS. Tapi seperti ada pembiaran dan kita bisa lihat banyak aparat Polri dan TNI yang mengawal saat penjemputan HRS di bandara," ungkap Aji.

"Kita harus sama-sama ikut menjaga marwah kepolisian agar jangan sampai terkesan ikut-ikut bermain politik. Dan masyarakat juga benar-benar merasakan keadilan yang nyata dan merasa diayomi,” pungkas pria yang juga mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu. (*)

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya