Sejarah mencatat bahwa Turki dan Azerbaijan merupakan 'dua negara, satu bangsa'. Hal ini bukan saja menurut keyakinan orang-orang ultranasionalis dan pan-Turki, tetapi juga diyakini oleh orang nomor satu di Turki, Presiden Recep Tayyip Erdogan juga dan mitranya dari Azerbaijan Ilham Aliyev.

Erdogan mengejar kebijakan Neo-Ottomanisme di Suriah bahkan dengan mengimbau Sunni Arab radikal untuk menggulingkan pemerintahan sekuler Presiden Bashar al-Assad.

Dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menarik dukungan mereka untuk militan Suriah, Turki tetap menjadi satu-satunya negara kawasan yang terus mendanai, mempersenjatai dan melatih kaum radikal Islam di negara itu.

Neo-Ottomanisme sendiri adalah gerakan politik-agama dengan seorang Khalifah Turki sebagai pemimpin. Sementara Pan-Turkisme merupakan gerakan etno-linguistik, pergerakan politik yang menyatukan berbagai bangsa Turki menuju negara politik modern.

Neo-Ottoman menginginkan sebuah 'kerajaan' untuk menggantikan manifestasi politik negara-bangsa tempat mereka tinggal. Dengan sinkretisme Pan-Turkisme dan Neo-Ottomanisme, Erdogan mengejar perluasan pengaruh Turki, dan bahkan mungkin memperluas perbatasan Turki, seperti dikutip dari GCT, Jumat (27/11).

Meskipun Erdogan mengklaim mendukung persatuan negara Suriah, ini tidak menghalangi dia untuk membuka bank Turki secara ilegal di Suriah utara, menyebarkan lira Turki, mengibarkan bendera Turki di gedung-gedung pemerintah Suriah, menggunakan kurikulum pendidikan Turki di sekolah-sekolah Suriah, atau meminta komandan Tentara Pembebasan Suriah berpose dengan peta Kekaisaran Ottoman.

Neo-Ottomanisme adalah impian untuk membangun kembali Kekaisaran Ottoman, atau setidaknya memperluas pengaruh Turki atas bekas wilayah Kekaisaran Ottoman yang membentang dari Aljazair hingga Mesir dan turun ke Somalia. Lalu dari Yaman hingga Suriah dan Irak, serta keseluruhan Anatolia dan Balkan dan sebagian besar garis pantai Laut Hitam, termasuk Krimea.

Namun Pan-Turkisme adalah pembenaran Erdogan untuk memperluas pengaruh Turki di luar bekas perbatasan Kekaisaran Ottoman.

Kekaisaran Ottoman tidak pernah secara langsung menguasai Azerbaijan dan juga Artsakh (yang lebih dikenal dengan Nagorno-Karabakh). Namun, arah untuk 'menggenggam keduanya telah dirancang.

Suku Azeri (Azerbaijan) sebenarnya memiliki nenek moyang yang sama dengan orang Turki, yaitu orang Turki Oghuz.

Orang Turki Oghuz bermigrasi ke Asia Tengah dari Pegunungan Altay di wilayah perbatasan Siberia, Mongolia, Xinjiang, dan Kazakhstan. Dari Asia Tengah mereka memulai migrasi dan invasi baru ke Kaukasus dan Anatolia.

Keberhasilan militer Azerbaijan yang didukung Turki dalam merebut sebagian besar wilayah Artsakh dari kendali Armenia, adalah impian Erdogan untuk menghubungkan Azerbaijan dengan eksklafnya di Nakhichevan akan menjadi nyata.

Bagian dari perjanjian gencatan senjata adalah mengizinkan jalan yang menghubungkan dua wilayah Azerbaijan yang terpisah. Jalan ini akan dibangun melintasi provinsi Syunik selatan Armenia.

Penjaga perdamaian Rusia akan memastikan tidak ada lagi kekerasan yang meletus di wilayah Nagorno-Karabakh, tetapi dengan tugas mereka yang hanya sampai lima tahun di sana, tak ada yang tahu apa yang terjadi setelah penjaga perdamaian itu pergi.

Dengan kondisi saat ini yang tidak memperhitungkan perkembangan potensial di masa depan, begitu pasukan penjaga perdamaian Rusia selesai bertugas, kemungkinan akan kembali terjadi konflik karena Turki dan Azerbaijan telah bersumpah untuk mengendalikan semua wilayah Artsakh.

Turki di bawah Erdogan juga menggaungkan 'Satu Bangsa, Tiga Negara' yang terdiri dari Turki, Azerbaijan, dan Turki Siprus Utara (TRNC).

Selama pasukan penjaga perdamaian Rusia tetap berada di Artsakh, sinkretisme Erdoğan terhadap neo-Ottomanisme dan pan-Turkisme telah menjadi penghalang di Kaukasus, meskipun pada akhirnya menjadi pembukaan jalan ke eksklave Nakhichevan (yang dipatroli Rusia) yang terjepit di antara Armenia, Iran, dan Turki.

Melalui sinkretisme neo-Ottomanisme dan pan-Turkisme ini, Erdogan berhasil memperluas pengaruh Turki dengan melanggar kedaulatan negara lain. Ini sudah terlihat dengan operasi militer di Suriah, Libya dan Artsakh, serta pendudukan Siprus utara dan pelanggaran ruang udara dan maritim Yunani. (*)

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya