Ada unsur politik yang terkandung dalam pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang menyebut Jakarta amburadul.

Menurut Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif'an, pernyataan Mega tersebut berkaitan dengan posisi Gubernur DKI Jakarta saat ini yang bukan berasal dari PDIP.



"Secara politik, pernyataan Ibu Mega itu secara tersirat bisa dimaknai bahwa kalau mau daerahnya bagus, maka perlu dipimpin kepala daerah dari PDIP," kata Ali Rif'an kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (10/11).

Hal itu merujuk pada statement Mega yang menyinggung beberapa daerah yang dipimpin kepala daerah dari PDIP mendapat penghargaan sebagai kota mahasiswa atau City Of Intellectual.

Seperti di antaranya Surabaya yang dipimpin Tri Rismaharini, Semarang yang dipimpin Walikota Hendrar Prihadi, dan Kota Solo yang dipimpin FX Hadi Rudyatmo. Ketiganya merupakan kepala daerah dari PDIP.

Bagi Ali Rif'an, muatan politik Mega bukan semata-mata untuk Pilkada 2020, melainkan Pilkada 2022 yang menjadi tahun terakhir kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di periode pertama.

"Jika dilihat dari kacamata politik, ada keinginan di Pilkada DKI 2022 kader PDIP diharapkan dapat memimpin DKI. Sebagai ibukota sekaligus miniatur Indonesia, DKI Jakarta sangat strategis dan PDIP merasa perlu merebut kembali DKI Jakarta," tegasnya.

Namun terlepas dari sisi politik, kata Ali Rif'an, kritikan Megawati itu bisa menjadi pemacu daerah lain agar bisa lebih baik membangun daerahnya masing-masing.

"Pernyaan itu bisa dijadikan cambuk bagi kepala-kepala daerah lain untuk lebih kerja keras lagi membangun daerahnya. Posisi Bu Mega sebagai mantan presiden, maka pernyataan itu bisa dimaknai sebagai bentuk masukan untuk para kepala daerah," tandasnya.(RMOL)

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya