GELORA.CO - Sikap Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, yang menolak jabatan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) dipuji Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu Jakarta Selatan, Din Syamsuddin. 

Din bahkan menyebut tawaran pos Wamendikbud itu telah merendahkan Muhammadiyah.
Cerita bermula saat daftar wakil menteri beredar menjelang pelantikan pada Rabu (23/12/2020). Dalam daftar yang beredar itu, Abdul Mu'ti disebut sebagai calon Wamendikbud.

Namun saat pelantikan berlangsung, Abdul Mu'ti tak tampak hadir di Istana. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya melantik lima wakil menteri.


Abdul Mu'ti lantas menceritakan awal mula dirinya masuk kandidat Wamendikbud. Dia mengaku sempat bersedia mengemban amanah saat dihubungi Mensesneg Pratikno.

"Awalnya, ketika dihubungi oleh Pak Mensesneg dan Mas Mendikbud, saya menyatakan bersedia bergabung jika diberi amanah," kata Mu'ti lewat akun Twitter @Abe_Mukti.


Namun Mu'ti kemudian berubah pikiran. Dia menyatakan tak akan bergabung di Kabinet Indonesia Maju.

"Tetapi, setelah mengukur kemampuan diri, saya berubah pikiran. Semoga ini adalah pilihan yang terbaik," kata Mu'ti.

"Setelah melalui berbagai pertimbangan, saya memutuskan untuk tidak bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dalam jabatan wakil menteri," sambung dia.


Mu'ti menyebut amanah tersebut sangat berat. Mu'ti menilai dirinya bukan sosok yang tepat mengisi jabatan Wamendikbud.

"Saya merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. Saya bukanlah figur yang tepat untuk amanah tersebut," tutur dia.



Sikap Abdul Mu'ti ini rupanya menuai pujian dari Din Syamsuddin. Din mengatakan anggota Muhammadiyah memang tidak gila jabatan.

"Penolakan Prof Dr Abdul Mu'ti, MEd, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, untuk menjadi Wamendikbud adalah sikap yang tepat. Hal itu mencerminkan sikap seorang anggota Muhammadiyah sejati yang antara lain tidak gila jabatan, menolak jabatan yang tidak sesuai dengan kapasitas, dan jabatan yang merendahkan marwah organisasi," kata Din dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (24/12).

"Alasannya bahwa tidak berkemampuan mengemban amanat hanyalah sikap tawadu. Prof Abdul Mu'ti adalah guru besar dan pakar pendidikan yang mumpuni, wawasannya tentang pendidikan dan kemampuan memimpinnya sangat tinggi," sambung Din.


Din juga menilai tawaran jabatan Wamendikbud kepada Abdul Mu'ti seolah merendahkan Muhammadiyah. Din berbicara soal penempatan orang yang tepat di sebuah jabatan.

"Penunjukan Prof Dr Abdul Mu'ti, MEd, sebagai Wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata. Seyogianya Presiden memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan sehingga dapat menampilkan kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi pada tempatnya yang tepat," ujar dia.

Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu lantas bicara Muhammadiyah sebagai organisasi otonom. Menurut Din, Muhammadiyah siap mendukung pemerintah jika mengeluarkan kebijakan yang baik dan begitu pula sebaliknya.

"Bagi Muhammadiyah, memangku jabatan di pemerintahan bukanlah masalah besar (not a big deal), karena Muhammadiyah cukup mandiri dan otonom untuk menjadi mitra strategis dan kritis pemerintah, dalam suatu sikap proporsional: siap mendukung pemerintah jika baik dan benar, dan tak segan-segan mengkritik serta mengoreksi jika salah, menyimpang, atau menyeleweng," imbuh Din.(dtk)

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya