GELORA.CO - Menteri Sosial yang menjadi tersangka korupsi hari ini, Minggu (06/12/2020) pernah ke Manggarai Barat pekan lalu.

Rombongan Kemensos ini datang ke daerah pariwisata super premium itu untuk bagi-bagi sembako dan bantuan sosial lainnya.

Tak tangung-tanggung, pasukan kemensos turun dengan jumlah kurang lebih ratusan orang. Mereka datang tak hanya menggunakan satu pesawat saja, tetapi dikabarkan turun dengan tiga gelombang. Rombongan ini juga ditengarai membawa serta beberapa politisi PDIP untuk membantu memenangkan Pilkada Mabar.

Gerombolan kemensos yang datang ke Mabar ini memang patut ditelisik. Coba bayangkan berapa duit biaya pesawat, hotel dan akomodasi mereka? Itu anggaran yang sangat besar. Padahal untuk bagi-bagi sembako, Kemensos tidak harus turun secara bergerombolan. Kemensos cukup menyerahkannya secara simbolis, lalu bansos itu bisa dibagikan oleh pemda Mabar dan relawan ke masyarakat.

Bak gayung bersambut, sepekan pulang dari Mabar, hari ini mensos menjadi pesakitan. Ia menjadi tersangka KPK karena diduga mencuri uang negara dari dana bantuan sosial.

Mungkinkah aliran dana tersebut juga mengalir ke Mabar? Apa ada hubungannya dengan Pilkada Manggarai Barat? Ya, banyak yang menduga demikian. Uang korupsi itu diduga mengalir ke Pilkada Mabar, mengingat salah satu kader PDIP maju dalam Pilkada 2020 kali ini. Ada pula dugaan seorang politisi PDIP membisikan mensos untuk turun ke Labuan Bajo karena ada kader yang sedang maju di sana.

Dugaan-dugaan ini tentu harus ditelusuri KPK. KPK harus membongkar aliran dana korupsi sampai ke akar-akarnya. Sebab, bukan cerita baru, korupsi menjelang Pilkada itu erat kaitannya dengan pendanaan politik.

Rakyat juga mesti was-was, mengapa mensos yang juga wakil bendahara PDIP ini mengincar Mabar? Tentu karena Mabar itu ibarat gadis sexy dengan pariwisata super premium. Maka, memenangkan pilkada Mabar dalam perspektif ekonomi-politik adalah jalan mulus untuk mendulang pundi-pundi dari investasi politik-ekonomi.

Investasi yang berbasis ekonomi-politik akan melahirkan pemburu rente dalam demokrasi di mana pengusaha dan penguasa berselingkuh dalam ruang gelap untuk memuluskan hasrat menumpuk modal. Tangan-tangan kotor (dirty hands) pada akhirnya bermain dalam Pikada Mabar, uang negara dipakai atas nama Bansos untuk menangkan paket tertentu.

Ini adalah salah satu gambaran bagaimana rezim oligarki membunuh demokrasi secara perlahan tapi pasti. Demokrasi ambyar, seperti rayap yang kerja secara diam-diam menggerogoti sumber daya negara dan akhirnya negara runtuh.

Dampaknya, Mabar hanya dijadikan sebagai daerah bancakan elit dan calon bupati terpilih (jika duitnya mengalir ke Pilkada) hanya menjadi boneka yang distir oleh elit partai dan oligarki.

Kita harus bersyukur bahwa KPK berani membongkar kasus ini menjelang Pilkada serentak yang tinggal beberapa hari lagi dijalankan. KPK sebenarnya sedang memberi sinyal kepada rakyat agar hati-hati memilih pemimpin. Jika salah memilih, maka petaka besar akan menimpa rakyat selama lima tahun ke depan. Rakyat tentu akan terus dimiskinkan oleh sistem politik yang berwatak korup. (VoN). (*)

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya