Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait data pemerintah. Menurut Mega, data pemerintah tidak komprehensif meskipun telah 75 tahun merdeka.

"Bapak presiden saya kalau urusan ini, saya ingin curhat yang namanya dari zaman dulu kok sampai sekarang sudah 75 tahun merdeka yang namanya dokumentasi kita, yang namanya data dan lain sebagainya kok masih saja akurasinya tidak berjalan dengan benar," kata Mega, dalam acara HUT ke-48 PDI Perjuangan, Minggu (10/1/2021).

Mega menyinggung ketika dirinya menjadi Presiden ke-5 meminta data soal sungai Ciliwung kepada Menteri PUPR saat itu. Dia memerintahkan ajudannya untuk menanyakan mara air Ciliwung berada di mana. Namun baru mendapat data itu setelah sekian lama menunggu.

"Kan karena saya sekilas gitu, sudah lupa. Lalu tiba-tiba ajudan mengatakan ada telepon penting dari Menteri PUPR, saya kok rasanya tidak meminta untuk telepon, padahal beliau ingin telepon. Kelihatannya sangat penting, saya terima," ujar Mega.

"Jadi waktu itu menterinya bilang ibu katanya menanyakan soal air, lalu saya kenteng ya apa ya air... air... air.... soal apa? Karena Ibu ingin bagaimana seberapa jauh seluruh pengairan kita, lalu senyum sendiri 'Ya Allah ini kan pasti pertanyaan di mana mata air Ciliwung'," sambungnya.

Lebih jauh, dia menginginkan data yang akurat dan komprehensif itu bisa dimulai dari pendataan desa. Menurutnya, data desa sangat penting karena desa merupakan ujung tombak pemerintahan yang berada di garda terdepan pelayanan publik, sekaligus tempat hidupnya tradisi dan adat istiadat.
"Saya lihat betapa desa itu garda terdepan.

 Sehingga kembali kepada program pembangunan di segala bidang kehidupan dapat menjadi tepat guna, maksud saya dengan data itu, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Hanya apabila program tersebut bebasis pada data hasil reaseach nasional yang dapat dipertanggungjawabkan secara ideologi, etis, dan ilmiah," jelasnya.

Dia mengatakan Indonesia memiliki putra-putri terbaik yang dapat diandalkan untuk kemajuan nasional, termasuk soal sistem pendataan nasional. Mega menilai sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal nasional.


"Sudah saatnya Indonesia memiliki data tunggal yang digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga negara sampai juga tingkat pemerintah daerah. Sekali lagi pendataan itu harus dimulai dari desa dengan melibatkan partisipasi warga agar mampu menggambarkan secara nyata kondisi dan kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Memetakan potensi ekonomi desa untuk dijadikan kekuatan ekonomi bangsa," pungkasnya.(dtk)

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya