Pemerintah melalui Menteri BUMN telah menunjuk Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank menjadi komisaris di PT Telkom Indonesia Tbk (Persero). 

Penunjukkan itu dinilai sangat politik mengingat sang musisi yang pernah terlibat pada masa kampanye Pilpres 2014.

Keputusan perombakan jajaran direksi dan komisaris di BUMN juga selalu menjadi perhatian publik. Meskipun keputusan tersebut bukan menjadi yang pertama kali disorot.

Publik tertarik menyoroti keputusan perombakan jajaran direksi maupun komisaris lantaran dari latar belakang sosok yang dipilih oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Latar belakang komisaris BUMN itu sendiri, ada yang memiliki latar belakang sebagai profesional, ada juga yang berasal dari politikus, tim sukses (timses) hingga orang dari organisasi keagamaan.

Berdasarkan catatan detikcom yang dikutip, Sabtu (29/5/2021), setidaknya lebih dari 20 orang relawan hingga timses, serta orang lembaga keagamaan yang masuk dalam jajaran komisaris BUMN.

Berikut daftar komisaris yang berasal dari orang partai, tim sukses hingga lembaga keagamaan sebagaimana dirangkum detikcom, Jumat (26/3/2021):

1. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini ditunjuk sebagai komisaris utama merangkap independen PT Pertamina (Persero) pada 25 November 2019. Sebelum menjadi komisaris, Ahok lebih dulu bergabung sebagai kader PDI Perjuangan.

Usai penunjukannya sebagai komisaris, silang pendapat muncul. Ada yang menuntut Ahok mundur dari partai, ada juga yang bilang Ahok tak perlu mundur.

2. M Arief Rosyid Hasan

Eks Relawan atau eks Timses Jokowi, M Arief Rosyid Hasan menjadi Komisaris Independen di Bank Syariah Indonesia. Dia sebelumnya pernah menjadi relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019.

3. Rizal Malaranggeng

Politikus Partai Golkar ini diangkat sebagai komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) pada Juni 2020 lalu. Adik Andi Malaranggeng ini tercatat mendapat penugasan khusus dalam tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf.

4. Lukman Edy

Lukman menjabat sebagai wakil komisaris utama merangkap komisaris independen PT Hutama Karya (Persero). Politikus PKB ini sebelumnya wakil direktur saksi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

5. Zulnahar Usman

Mantan bendahara umum Partai Hanura ini ditunjuk sebagai komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) pada Februari 2020. Dia sebelumnya pernah menjabat direktur logistik & APK dalam Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf.

6. Arya Sinulingga

Arya saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri BUMN. Arya yang juga merupakan komisaris BUMN, yaitu PT Inalum (Persero) pernah menjadi juru bicara tim kampanye Jokowi.

Arya sendiri sempat aktif di Partai Perindo, namun mundur saat ditunjuk sebagai staf khusus.

7. Arif Budimanta

Politikus PDI Perjuangan ini kini menjabat sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI). Sama dengan Arya, ia sempat jadi juru bicara tim kampanye Jokowi.

8. Irma Suryani Chaniago

Irma menjabat sebagai komisaris independen PT Pelindo I (Persero) sejak 20 April 2020. Mantan politikus Partai Nasdem ini juga pernah menjadi juru bicara tim kampanye Jokowi.

9. Dudy Purwagandhi

Dudy saat ini menjabat sebagai komisaris PT PLN (Persero). Namanya pernah tercatat sebagai wakil bendahara III Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin.

10. Fadjroel Rachman

Juru bicara Presiden Jokowi ini sekarang menjabat sebagai komisaris BUMN, yaitu di PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT). Pada tahun 2014 lalu, Fadjroel mengaku sebagai tim media sosial untuk Jokowi-JK.

11. Andi Gani Nena Wea

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( KSPSI ) Andi Gani saat ini menjabat sebagai presiden komisaris BUMN di PT PP (Persero) Tbk (PTPP). Pada 2014 lalu, ia mendeklarasikan dukungannya terhadap Jokowi mewakili elemen buruh.

12. Ulin Ni'am Yusron

Ditunjuknya Ulin sebagai komisaris ITDC menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Ulin sendiri dikenal sebagai pegiat media sosial pendukung Jokowi. Dia juga pernah menjadi sorotan ketika menyebarkan data pribadi seseorang yang semula dia duga sebagai pria yang mengancam penggal Jokowi. Ternyata tuduhannya salah.

13. Eko Sulistyo

Penunjukan Eko sebagai komisaris PLN belakangan juga membuat publik heboh. Eko diketahui merupakan tim pemenangan Pilpres Jokowi-JK pada 2014. Namanya tercatat sebagai salah satu tim relawan. Tak hanya itu, dia juga pernah menjabat sebagai deputi IV Kantor Staf Presiden.

14. Dyah Kartika Rini

Dyah Kartika Rini ditunjuk sebagai komisaris independen Jasa Raharja. Dyah Kartika Rini sebelumnya dikenal sebagai Koordinator Jokowi Advanced Social Media Volunteers alias Jasmev. Dia juga merupakan relawan Jokowi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta di 2012 dan Pilpres 2014.

15. Kristia Budiarto

Pria yang akrab disapa Kang Dede itu diangkat menjadi komisaris independen PT Pelni (Persero). Kang Dede dikenal sebagai influencernya Jokowi.

Dalam salinan surat Keputusan Menteri BUMN disebutkan bahwa posisi Marwanto Harjowiryono selaku Komisaris digantikan oleh Iwan Taufiq Purwanto dan Widodo Hario Mumpuni selaku Komisaris Independen digantikan oleh Kristia Budiarto.

16. Zuhairi Misrawi
Zuhairi dilantik sebagai komisaris independen PT Yodya Karya (Persero) pada 16 November 2020. Politikus PDI Perjuangan ini pernah tercatat sebagai Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf sebelum menjadi komisaris BUMN.

17. Victor S Sirait

Viktor S Sirait sebelumnya dikenal sebagai Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP). Saat Pilpres 2019 lalu, Viktor juga sempat menjabat sebagai Ketua Panitia Rapat Umum Relawan Jokowi.

Kini Viktor menduduki posisi komisaris di Waskita Karya sejak April 2015, tepat beberapa bulan setelah Jokowi menjadi presiden di periode 2014-2019.

18. Paiman Raharjo

Paiman Raharjo kini tercatat memegang jabatan sebagai Komisaris PGN. PGN merupakan bagian dari holding BUMN di bawah Pertamina. Sebelumnya, Paiman merupakan Ketua Umum Sedulur Jokowi.

19. Dwi Ria Latifa

Bersama dengan Zulnahar, Dwi Ria merupakan politikus dari partai pendukung Jokowi yaitu PDIP, juga masuk ke jajaran komisaris PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Sebelum jadi komisaris BUMN, Dwi Ria menjabat sebagai anggota DPR periode 2014-2019 dari fraksi PDIP

20. Fary Djemy Francis

Politikus Partai Gerindra ini ditunjuk sebagai komisaris utama PT Asabri (Persero) pada tahun 2020. Sebelum menjadi komisaris, ia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi V DPR RI.

21. Budiman Sudjatmiko

Politikus PDI Perjuangan tersebut ditunjuk sebagai komisaris independen PTPN V pada awal 2021. Penunjukan Budiman disebut karena latar belakangnya yang erat dengan desa.

"Budiman Sudjatmiko ini adalah anggota DPR, mantan anggota DPR yang memang kuat berhubungan dengan masyarakat desa, kita tahu Undang-undang Desa beliau yang menggagas," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, 21 Januari 2021.

22. Sunanto

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Sunanto sebagai komisaris utama PT Istaka Karya (Persero) pada awal 2021. Sunanto juga merangkap sebagai komisaris independen.

"Rapat umum pemegang saham (Kementerian BUMN) telah mengangkat Bapak Sunanto sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen PT Istaka Karya (Persero)," kata Sekretaris Perusahaan Istaka Karya Sunanto kepada detikcom, 8 Januari 2021.

23. Said Aqil

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen PT KAI (Persero) pada awal Maret 2021.

24. Bambang Brodjonegoro

Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Mantan Menristek Bambang Brodjonegoro sebagai Komisaris Utama PT Telkom Indonesia pada RUPS tanggal 28 Mei 2021.

25. Abdi Negara Nurdin

Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank pun ditunjuk sebagai komisaris PT Telkom Indonesia oleh Menteri BUMN Erick Thohir pada RUPS perusahaan pada tanggal 28 Mei 2021. Sang musisi ini masuk jajaran komisaris Telkom bersama Bambang Brodjonegoro hingga Arya Sinulingga yang menjabat sebagai Stafsus Menteri BUMN.

26. Wishnutama Kusubandio

Nama Wishnutama Kusubandio terpilih sebagai Komisaris Utama di Telkomsel. Keputusan tersebut mulai berlaku mulai 11 Februari 2021. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini dipilih karena dianggap memahami persoalan teknologi digital dan punya banyak pengalaman di industri digital.

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya