Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, kesenjangan antara pembangunan di tingkat pusat dan daerah saat ini masih terjadi. Dia menilai, hal ini terjadi lantaran kualitas perencanaan yang perlu ditingkatkan dan juga tolak ukur keberhasilan program yang belum jelas.

"Saya melihat masih ada program yang tidak jelas ukuran keberhasilannya. Tidak jelas sasarannya, anggarannya yang mau disasar apa. Sehingga ini tidak mendukung pencapaian dari tujuan, dan tidak sinkron dengan program atau kegiatan lainnya," ungkapnya, Kamis (27/5/2021).

Sebagai contoh, Jokowi lantas menggambarkan potret kesenjangan pembangunan di pusat dan daerah dalam pelaksanaan proyek bendungan dan pelabuhan.

"Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk enggak ada irigasinya. Irigasi primer, sekunder, tersier enggak ada. Saya temukan di lapangan," kata Jokowi.

"Ada bangun pelabuhan baru enggak ada akses jalan ke situ. Apa-apaan, gimana pelabuhan itu bisa digunakan. Ini yang terus harus dikawal," seru dia.

Menurut dia, kesenjangan tersebut telah mengakibatkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan. Sehingga masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu.

Oleh karenanya, Jokowi memerintahkan kepada Bada Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di tingkat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk mengawal dari hulu perencanaan program sedari awal.

"Tidak sekadar mengulang-ulang terus perencanaan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga tidak pas, tidak adaptif terhadap situasi hari ini," keluh Jokowi.

"Sekali lagi, dalam 3 tahun ini apalagi adanya pandemi ini, disrupsi arus gelombang perubahan ini betul-betul nyata dan bergerak sangat cepat sekali, sehingga semuanya harus beradaptasi dengan arus gelombang perubahan itu," tegas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan tak akan memberi ampun kepada pihak-pihak yang melakukan penyelewengan anggaran. Terlebih ketika pemerintah saat ini tengah menyusun pemulihan ekonomi pasca dampak pandemi Covid-19 yang terjadi sejak Maret 2021 lalu.

"Berkali kali saya sampaikan, saya tak toleransi adanya penyelewengan anggaran. Apalagi sekarang, semua harus hemat ketika kita sedang kerja keras saat pemulihan kesehatan dan ekonomi," seru Jokowi, Kamis (27/5/2021).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini lantas menekankan, dirinya ingin segala program pemulihan ekonomi yang telah disusun harus dapat tercapai secara jelas sesuai tujuan awal.

"Saya ingin tegaskan bahwa peran utama pengawasan adalah jamin tercapainya tujuan. Menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapaiya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien," papar Jokowi.

Menurut dia, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan itu penting. Namun, akan jauh lebih penting jika target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara jelas.

"Sekali lagi juga ini harus secara akuntabel, efektif dan efisien. Yang ditunggu oleh rakyat itu hasilnya, ini yang banyak kita lupa. Yang ditunggu oleh rakyat adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah," tuturnya.

"Dan pengawasab harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran. Tak ada yg disalahgunakan, apalagi dikorupsi," tegas Jokowi. []

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya