Ketegangan China-Filipina Berlanjut Buntut Aktivitas Kapal di Laut



Pemerintah Filipina bersitegang dengan China soal aktivitas kapal di Laut China Selatan. 

Pemerintah Filipina memprotes China soal 'keberadaan dan aktivitas ilegal' yang terus berlanjut di dekat sebuah pulau milik Filipan di Laut China Selatan.

Kementerian Luar Negeri Filipina menyatakan Manila mengajukan protes diplomatik atas 'pengerahan yang tak henti-hentinya, kehadiran yang berkepanjangan, dan aktivitas ilegal aset-aset maritim China dan kapal-kapal penangkap ikan China' di sekitar Pulau Thitu, seperti dilansir Reuters dan Channel News Asia, Sabtu (29/5/2021).

Pulau Thitu yang dikenal sebagai Pag-asa di Filipina, berjarak 280 mil laut dari daratan dan merupakan yang terbesar dari delapan terumbu karang dan pulau yang didudukinya di Kepulauan Spratly.

Pemerintah Filipina menuntut China itu menarik kapal-kapal tersebut. Sementara itu, Kedutaan Besar (Kedubes) China di Manila belum menanggapi permintaan komentar mengenai hal ini.

Pemerintah Filipina mengatakan yakin kapal-kapal itu diawaki oleh milisi, sementara Beijing mengatakan kapal-kapal itu adalah kapal penangkap ikan yang berlindung dari cuaca buruk.

"Kepulauan Pag-asa adalah bagian integral dari Filipina yang memiliki kedaulatan dan yurisdiksi," kata Kementerian Luar Negeri Filipina dalam sebuah pernyataan.

China diketahui telah membangun kota mini dengan landasan pacu, hanggar, dan rudal permukaan-ke-udara di Subi Reef sekitar 15 mil laut dari Thitu.

Ini setidaknya merupakan protes diplomatik ke-84 yang diajukan Filipina terhadap China sejak Presiden Rodrigo Duterte menjabat pada 2016.

Pengadilan internasional tahun itu membatalkan klaim ekspansif China di Laut China Selatan, di mana perdagangan senilai sekitar US$ 3 triliun diangkut kapal-kapal yang melintasinya setiap tahun. Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga bersaing mengklaim berbagai pulau dan fitur di wilayah tersebut.

Duterte telah mengejar pemulihan hubungan dengan Beijing sebagai imbalan atas jaminan miliaran dolar pinjaman, bantuan, dan investasi, yang sebagian besar tertunda.