Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan tambahan anggaran kementeriannya sebesar Rp 33,34 miliar. Sehingga, pagu anggaran Kementerian BUMN di tahun depan mencapai Rp 244,8 miliar.

Kementerian BUMN sebelumnya telah mendapatkan pagu anggaran Rp 208,2 miliar untuk 2022. Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S 361/MK02/2021 dan B.238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tertanggal 29 April 2021.

Erick menjelaskan, tambahan anggaran Rp 33,34 miliar tersebut dibutuhkan untuk keperluan merenovasi gedung Kementerian BUMN. Menurutnya, gedung yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat tersebut sudah cukup tua.

“Kalau kita lihat memang sebagai catatan terbesar memang gedung yang sekarang kami tempati sendiri kan sudah cukup tua, karena itu memang kita mengusulkan ada tambahan perbaikan di gedung," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (3/6).

Selain itu, penambahan anggaran juga akan digunakan untuk membangun lift barang senilai Rp 2 miliar. Nilai ini sudah berdasarkan hasil audit bahwa lift barang sudah tak laik fungsi, sehingga perlu dilakukan penggantian.

Selanjutnya, Erick akan membangun panel surya atap gedung senilai Rp 6 miliar, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mengurangi efek rumah kaca dan berdasarkan Permen ESDM nomor 16 Tahun 2019.

“Kita ingin mencoba mentransformasi bagaimana kita melakukan panel surya di atap gedung yang memang nilainya Rp 6 miliar," jelasnya.

Tambahan anggaran juga ditujukan untuk gerakan masyarakat (Germas) sebesar Rp 0,5 miliar, yakni melalui dukungan implementasi gerakan masyarakat hidup sehat di lingkup Kementerian BUMN.

Tambahan dana juga akan digunakan untuk pembangunan aplikasi project management office dan portofolio management senilai Rp 8,2 miliar, dengan tujuan agar database yang ada di Kementerian BUMN dapat menjadi satu.

“Kita ingin membangun project management office ini tidak lain supaya semua database yang ada di BUMN itu bisa menjadi satu dan kita bisa melihat daripada pembukuan atau pun keperluan capex lain, yang tidak diperlukan untuk di-cut, seperti apa yang kita lakukan kemarin di PLN ataupun di Telkom," tegasnya.

Selain itu, tambahan anggaran juga akan digunakan untuk implementasi smart building senilai Rp 14,1 miliar. “Mengimplementasikan building automation and control, serta energy management dan pengembangan system integration untuk perangkat internet of things. Jadi ini kita mau air bersih semua juga dijadikan satu sistem," jelas Erick.

Tak hanya itu, usulan tambahan anggaran juga untuk inventarisasi aset berupa tanah bermasalah senilai Rp 0,5 miliar dan terkait kantor akuntan publik (KAP) BUMN sebesar Rp 2 miliar.

“Saya mengharapkan dukungan ini bisa menjadi realitas. Tentu dengan segala kerendahan hati, Insyaallah kepercayaan ini kita akan lakukan secara maksimal dengan anggaran yang bisa terkontrol dengan baik," pungkasnya. []

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya