Perselisihan internal di tubuh PDI Perjuangan telah memenuhi linimasa ruang politik dalam beberapa pekan terakhir. Pemicunya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang tidak diundang oleh PDIP Jateng di acara yang dihadiri Ketua PDIP Puan Maharani.

Bukan cuma Ganjar tidak diundang. Di acara tersebut Puan Maharani juga menyindir seorang pemimpin yang hanya mengedepankan pencitraan di dunia maya. Baginya pemimpin itu harus hadir di lapangan dan menyatu dengan rakyat.

Sindiran ini belakangan disebut-sebut dialamatkan kepada Ganjar yang memang tengah rajin bermedia sosial.

Setali tiga uang, Ketua PDIP Jateng Bambang Wuryanto dengan terang-terangan menyebut Ganjar sudah kebablasan. Padahal dirinya mengaku sudah sering mengingatkan Ganjar.

“Wis tak kode kok soyo mblandang. (Sudah saya kasih kode kok makin keterusan),” kalimat dari Bambang Wuryanto. Diksi kalimat yang dipilih Bambang Pacul menyiratkan adanya kekesalan yang sudah memuncak.

Seiring ketegangan tersebut, muncul isu bahwa Puan Maharani tengah disiapkan PDIP untuk menjadi pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Prabowo sebagai capres, sedangkan Puan menjadi cawapres.

Konon wacana ini merupakan kelanjutan dari Perjanjian Batutulis pada Pilpres 2009 lalu. Disebutkan bahwa dalam perjanjian ini PDIP akan mengusung Prabowo sebagai capres usai pasangan Mega-Pro menang.

Namun kenyataan perjanjian itu belum terwujud hingga saat ini. Bahkan PDIP dan Gerindra bersaing dalam dua pilpres terakhir.

Tapi kemudian, isu ini buru-buru dibantah oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Menurutnya, PDIP akan mengincar kursi orang nomor 1 di Pilpres 2024. Alasannya, karena PDIP merupakan partai pemenang pemilu.

Hanya saja, yang menarik dari pernyataan Hasto adalah keinginan PDIP agar pilpres hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Menarik karena dua gelaran pilpres sebelumnya, polarisasi terjadi di tanah air. Bahkan dampak dari Pilpres 2019 masih terasa hingga saat ini.

Kedua, pilpres 2 paslon menutup potensi bagi calon pemimpin potensial. Perdebatan politik akan monoton dan hanya menyajikan rumus jika paslon 1 memilih A, maka paslon nomor 2 akan menolak atau negasi A. Tidak akan ada yang menawarkan B atau Z.

Sialnya lagi, jika kemudian kedua paslon yang berdebat itu kemudian berkoalisi di akhir pertandingan. Maka berakhir pula substansi-substansi yang didebatkan selama pilpres.

Untuk mengantisipasi itu, seharusnya PDIP pede mengusung calon sendiri di Pilpres 2024. PDIP memenuhi syarat untuk pengusungan karena memiliki kursi sebesar 128 kursi.

Jumlah ini lebih besar ketimbang ambang batas pencalonan presiden yang mensyaratkan 20 persen kursi DPR atau sekitar 115 kursi.

Seharusnya, PDIP percaya diri sebagaimana mereka mengusung paslon di sejumlah pilkada. Seperti di Pilkada Jabar 2018 yang mengusung calon internal TB. Hasanuddin-Anton Charliyan. Walau paslon ini kalah, suara PDIP di Jabar saat pemilu 2019 tetap moncer dan berada di posisi 2 besar.

PDIP juga bisa meniru kesuksesan saat mengantarkan Gibran Rakabuming jadi walikota Solo.

Duet Puan Maharani-Ganjar Pranowo seharusnya membuat PDIP bisa jumawa. Ini lantaran Puan memiliki segudang pengalaman di dunia politik, baik sebagai petinggi partai, mantan menteri, dan kini menjabat sebagai pimpinan legislatif.

Sementara Ganjar merupakan sosok yang dicitrakan merakyat seperti Jokowi. Bahkan sejumlah lembaga survei tidak pernah melempar nama Ganjar dari 3 besar calon presiden. Namanya selalu bersaing ketat dengan Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Namun demikian, rupanya PDIP masih kurang pede dengan petugas partai yang dimiliki, sehingga ingin membangun koalisi besar dan pertarungan hanya diisi dua pasangan calon. Di mana selama paslon hanya ada dua, PDIP selalu tampil sebagai pemenang. []

0Komentar

Sebelumnya Selanjutnya