Epidemiolog: Pemerintah Tak Punya Uang Bilang Saja!



Keputusan program Vaksinasi Gotong Royong Individu dengan menjual vaksin Sinopharm di Kimia Farma menjadi pro kontra. Pasalnya vaksinasi tersebut tidak dilakukan di bawah korporasi, tetapi bisa diperjualbelikan orang per orang. Harga yang dipatok adalah sebesar Rp 879.140, dan disediakan 5 ribu dosis. Epidemiolog dari Griffith University Australia kecewa dengan program tersebut.

“Kalau secara public health ini bukan cara yang efektif capai cakupan vaksinasi kita secara jauh dari yang ditargetkan,” katanya kepada JawaPos.com, Minggu (11/7).

Ia justru menyindir, pemerintah semestinya blak-blakan atau transparan jika memang sudah tak punya uang lagi untuk menjalankan program vaksinasi secara gratis. Sebab pada dasarnya, vaksinasi harus digulirkan secara gratis kepada rakyat.

“Namun menurut saya pemerintah terus terang saja kemungkinan kalau memang sudah tak ada dana, jadi perlu peran sebagian masyarakat. Ya terus terang saja, kita kan bangsa yang semangat gotong royong ya. Ya walaupun secara regulasi, UU mensyaratkan itu, harusnya disediakan pemerintah, di banyak negara juga begitu ya, gratis. Zaman perjuangan juga kan pemerintah juga dibantu rakyat,” tegasnya.

Dicky meminta pemerintah berterus terang jika memang situasinya sudah berat. Jika sudah tak punya uang, katanya, semestinya jujur saja.

“Terus terang saja, pemerintah katakan situasinya kita sudah berat. Dengan vaksinasi lebih berat. Kondisi keuangan seperti ini, perlu diminta kontribusi sebagian masyarakat yang memang mampu melakukan vaksinasinya berbayar.

Adapun yang miskin dan tak mampu tetap harus disiapkan. Harus dijelaskan program vaksinasinya karena apa, agar semua jadi maklum,” ungkapnya.

“Saya yakin masyarakat juga akan berkontribusi. Yang penting transparansi dan kejelasan informasi dan juga programnya,” ujarnya.

“Karena harus disadari ya bahwa sebagian besar masyarakat kita pasti enggak mampu kalau bayar. Tapi tetap sih ada ada yang bisa bayar, dengan bantuan kantornya. Namun formatnya diperjelas saja, pandemi kita hadapi bersama. Tapi ya transparan aja. Sehingga masyarakat jadi sama-sama memahami situasinya. Harus ada penjelasan, komunikasi harus diperbaiki, sehingga tak timbul sakwa sangka. Saya sendiri kan mendorongnya harus gratis. Tapi kalau ternyata uangnya pemerintah begini, ya gimana,” tuturnya.

Di sisi lain, Dicky mencontohkan negara maju di mana mereka justru akan membayar masyarakat yang tak mau divaksinasi. “Ya kita juga enggak bisa kan bandingkan dengan negara maju, sebagian masyarakat di sana yang menolak malah mau dibayar kan. Ya kita kan juga susah ya, enggak bisa begitu,” katanya.

Dengan membanderol vaksin pada orang per orang, kata dia, justru bisa melahirkan potensi ketidaksetaraan dan diskriminasi. Bahkan pelayanan publik tak diperbaiki.

“Ini akan bisa jadi kontraproduktif dan timbulkan masalah sosial ya. Dan artinya kita bicara vaksin ini sudah banyak banget infodemicnya, ada yang tak percaya vaksin juga. Kalau (vaksin berbayar) juga ada dan berlanjut tanpa kejelasan strategi di pelayanan publik ya ini akan jauhkan kita dari capaian herd immunity,” ujarnya.

“Bukannya mempercepat, malah jadi dampak sebaliknya. Ini juga kan tadinya vaksin ini yang akan digunakan Gotong Royong dengan KADIN kan? Ternyata enggak efektif juga malah jadi kontraproduktif,” jelasnya.