ICW Minta Hakim Hukum Juliari Batubara Penjara Seumur Hidup



Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai hakim harus mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal terhadap mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Yaitu, hukuman pidana penjara seumur hidup atas korupsi dana bansos di Kemensos.

Demikian peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengutarakan dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.tv, Kamis (29/7/2021).

“Melihat rendahnya tuntutan JPU terhadap Juliari, hakim harus mengambil langkah progresif dengan menjatuhkan hukuman maksimal yaitu, pidana penjara seumur hidup kepada mantan Menteri Sosial tersebut,” kata Kurnia Ramadhana.

Kurnia Ramadhana menuturkan penjatuhan hukuman yang maksimal terhadap Juliari Batubara, sudah sepatutnya dilakukan.

“Mengingat ada banyak korban bansos yang haknya dilanggar di tengah pandemi Covid-19, akibat praktik korupsi ini,” ujarnya.

“Ke depannya, vonis maksimal tersebut diharapkan berdaya cegah terhadap potensi terjadinya kasus serupa, terutama di tengah kondisi pandemi,” tambahnya.

Dalam keterangannya, Kurnia menuturkan tuntutan yang diberikan Jaksa KPK kepada mantan Menteri Sosial Juliari Batubara terlalu ringan.

“Tuntutan KPK ini terkesan ganjil dan mencurigakan. Sebab, pasal yang menjadi alas tuntutan, yaitu Pasal 12 huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya mengakomodir penjatuhan hukuman hingga penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar,” jelas Kurnia Ramadhana.

Selain tuntutan hukum yang rendah, Kurnia menilai pembayaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar juga jauh dari memuaskan,.

Sebab, besaran tersebut kurang dari 50% dari total nilai suap yang diterima Juliari P. Batubara.

“Tuntutan yang rendah ini kontradiktif dengan semangat pemberantasan korupsi. Padahal, pimpinan KPK telah sesumbar menyatakan akan menghukum berat koruptor bansos Covid-19,” ujarnya.

Kurnia menekankan penting diingat bahwa penegak hukum merupakan representasi negara dan korban yang bertugas meminta pertanggungjawaban atas kejahatan pelaku.

Hal ini pun telah ditegaskan dalam Pasal 5 huruf d UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK.

“Regulasi itu menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK mengedepankan asas kepentingan umum. Alih-alih dijalankan, KPK justru lebih terlihat seperti perwakilan pelaku yang sedang berupaya semaksimal mungkin agar terdakwa dijatuhi hukuman rendah,” kata Kurnia. 

Sebagai informasi, perkara korupsi bansos di Kemensos telah menguak peran Juliari yang didakwa telah menerima suap Rp32,4 miliar.

Juliari pun disebut telah menarik fee dari 109 penyedia bansos melalui Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. 

“Perbuatan korupsi yang diduga terjadi dalam distribusi bansos Covid-19 ini, diduga kuat tidak hanya terkait dengan suap-menyuap, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan atau perekonomian negara,” jelas Kurnia.

“Potensi tersebut dapat muncul dari besaran keuntungan yang tidak wajar yang diambil oleh para penyedia, yang minim pengalaman atau bahkan tidak memiliki pengalaman sama sekali, sebagai produsen utama program bansos,” tambahnya.