Politisi Demokrat Dilarang Interupsi saat Protes Masuknya TKA China dan Kelangkaan Oksigen



Anggota Fraksi Partai Demokrat (FPD) Sartono Hutomo mengaku kecewa lantaran dirinya dilarang menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung MPR/ DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2021)

Sartono mengungkapkan, sejatinya dirinya hendak menyampaikan permasalahan terbukanya jalur masuk dari luar negeri ke Indonesia di saat pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sartono menganggap, isu harus dibicarakan karena Indonesia justru sedang kewalahan menghadapi pandemi Covid-19.

‘’Terkait kasus masuknya TKA China di Sulawesi Selatan, lembaga-lembaga pemerintahan terkait malah saling lempar dan bukannya cepat merespons agar rakyat tenang dan paham,’’ kata Sartono.

Sartono mempertanyakan, mengapa pimpinan DPR tidak memberikan waktu kepadanya untuk berbicara, padahal menurutnya permasalahan masuknya TKA China ke Indonesia menjadi isu yang penting untuk diangkat.

"Tadi kami mau interupsi. Tapi tidak diperkanankan pimpinan sidang. Salah satu yang penting akan kami sampaikan adalah masalah ini. Hemat kami, ini harus disampaikan dan rakyat perlu mendapat penjelasan,’’ tukas Sartono.

Menurutnya, penjelasan yang muncul terakhir membingungkan.

Karena Kemenhub mengatakan bukan kewenangannya untuk menutup gerbang internasional, sementara di sisin lain, Kemenlu mengaku tidak dapat mengambil kebijakan secara langsung.

‘’Kalau seperti ini terus, saling lempar tanggung jawab, bagaimana kita menjamin atau mencegah mutasi varian Covid-19 lainnya ke Tanah Air? Sekarang saja sudah mengerikan,‘’ kata Sartono.

‘’Kami minta, segeralah berkoordinasi tuh, Kemenlu dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Kemenkes, Kemenhub, dan Gugus Tugas Covid-19. Tutup dulu dong pintu-pintu kedatangan internasional agar kemungkinan buruk masuknya virus varian baru dapat dihindari,’’ tambahnya.

Poin lain, FPD juga menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan perlu mengambil langkah baru untuk mempercepat target imunitas komunal dengan penggunaan vaksin dosis tunggal yang memiliki efikasi lebih tinggi.

Contohnya vaksin Johnson & Johnson.

‘’Kalau ada yang efikasinya tinggi, mengapa pakai yang rendah? Vaksin dosis tunggal dengan efikasi tinggi bisa menjadi alternatif agar lebih efisien baik dari aspek sumber daya, maupun waktu. Tujuannya agar kita lebih cepat mencapai target imunitas komunal,’’ kata Sartono.

Ditegaskan, percepatan vaksinasi mendesak karena kondisi sudah darurat. ‘’Perlu langkah luar biasa lah, atau extraordinary untuk menghadapi situasi ini,’’ tukas anggota Komisi VII itu lagi.

Sartono juga mengingatkan masalah tingginya permintaan oksigen untuk kebutuhan medis.

‘’Info yang kami dapat, dan kita bisa juga lihat sendiri ya fenomenanya, peningkatan permintaan oksigen mencapai lima kali lipat dari kondisi normal. Ada antrean panjang di mana-mana untuk mendapatkan oksigen. Ini harus dilacak, di mana masalahnya,’’ tutur legislator dari dapil Jawa Timur VII itu.

Mengapa harus diperjelas, karena menurut Sartono, rasio peruntukan oksigen bagi keperluan medis dan industri pada kondisi normal 40 banding 60.

Saat ini, rasio penggunaan oksigen menjadi 60 banding 40 antara kebutuhan medis dan kebutuhan industri.

‘’Jadi harusnya tidak sedemikian keteteran. Tapi faktanya, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan oksigen medis,’’ pungkasnya. []